jurnalmahakam.com, TENGGARONG – Upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya dengan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI. Namun, hingga saat ini Kukar masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur.
Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, dalam pernyataannya pada Senin (7/7/2025) menegaskan, program ini bukan hanya sarana pendidikan alternatif, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menekan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Ini bukan sekolah biasa, ini sekolah istimewa. Kurikulumnya berbeda dan pendekatan pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin. Presiden ingin semua anak punya kesempatan yang setara untuk berhasil,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat akan mengadopsi tiga model kurikulum dengan metode pembelajaran adaptif dan kontekstual. Skema ini dirancang agar anak-anak yang tertinggal dari jalur pendidikan formal tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka.
Namun, hingga kini Kukar belum memiliki gedung khusus untuk operasional sekolah tersebut. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang telah memanfaatkan fasilitas eksisting seperti balai pelatihan atau asrama.
“Kami belum punya gedung sendiri. Bahkan untuk operasional UPTD kami masih tergabung ke wilayah Temanggung dan Banjarmasin. Ini yang menjadi kendala utama,” jelas Yuliandris.
Meski demikian, Dinas Sosial Kukar tetap melakukan langkah persiapan. Salah satunya dengan menyiapkan tenaga pengajar yang nantinya direkrut dari kalangan PPPK asal Kukar. Seleksi akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator proses pendaftaran.
“Kami hanya fasilitasi proses pendaftaran calon pengajar. Soal seleksi dan kelayakan sepenuhnya kewenangan pusat,” tegasnya.
Terkait pengelolaan, Sekolah Rakyat berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya mendukung dari sisi penyediaan sarana awal serta memaksimalkan tenaga lokal untuk menunjang keberlangsungan program.
Menurut Yuliandris, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa dicapai hanya dengan dukungan Dinas Sosial, melainkan perlu kerja sama lintas sektor, mulai dari OPD teknis hingga dukungan masyarakat.
“Kami berharap dukungan lintas sektor agar Kukar bisa segera memiliki fasilitas yang memadai. Karena pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan masyarakat miskin,” tutupnya.
Dengan langkah persiapan ini, Pemkab Kukar optimistis ke depan Sekolah Rakyat dapat segera berjalan di daerah. Harapannya, program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan di Kutai Kartanegara. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
