jurnalmahakam.com, KUKAR – Dalam upaya membangun perencanaan yang lebih merata dan inklusif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik dengan fokus pada kelompok rentan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, pada Senin (5/5/2025).
Musrenbang Tematik ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan pelaku budaya, benar-benar diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, dalam sambutannya menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada kepentingan kelompok mayoritas atau dominan.
“Pembangunan tak boleh lagi bersifat elitis. Justru suara-suara dari pinggiran anak, perempuan, difabel, dan komunitas budaya adalah sumber kekayaan perspektif yang harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan,” tegasnya.
Ia juga memaparkan bahwa forum ini mengadopsi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan keadilan akses pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dafip menggarisbawahi bahwa Musrenbang Tematik bukan hanya sekadar seremoni atau ajang simbolik. Semua masukan yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam dan diintegrasikan ke dalam program nyata yang akan dijalankan oleh perangkat daerah.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa program-program yang disusun benar-benar relevan, menjawab kebutuhan spesifik kelompok rentan, dan tidak sekadar bersifat simbolik,” ujarnya.
Acara ini juga mempertemukan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, perwakilan komunitas difabel, hingga akademisi. Kehadiran mereka memperkaya pembahasan dan memperluas sudut pandang dalam merumuskan kebijakan.
Di akhir forum, Dafip mengajak semua pihak untuk berkontribusi aktif dan menjadikan Musrenbang Tematik sebagai wadah kolaborasi berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah dan masyarakat sipil, untuk aktif menyumbangkan gagasan demi menciptakan pembangunan yang adil dan merata,” tuturnya.
Dengan pelaksanaan Musrenbang Tematik ini, Pemkab Kukar berharap setiap program pembangunan yang disusun tidak hanya memenuhi target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan pembangunan di masa depan. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
