jurnalmahakam.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa arah kebijakan ini sangat strategis di tengah dominasi sektor non-renewable seperti batu bara dan migas dalam struktur PDRB Kukar.
“Statistik menunjukkan bahwa kebutuhan beras di Provinsi Kaltim 42 persen itu berada di Kukar, begitu pula dengan pertanian Hortik dan di sektor Perikanan dan Peternakan,” ungkap Edi.
Pernyataan tersebut menjadi dasar kuat bagi Pemkab Kukar menetapkan pertanian dalam arti luas sebagai sektor prioritas dalam RPJMD No.6 Tahun 2021 melalui program ‘Kukar Idaman’. Sektor pertanian yang dimaksud mencakup tanaman pangan, hortikultura, perikanan, hingga peternakan.
“Maka dari itulah Pemkab Kukar membuat desain kebijakan ‘Kukar Idaman’ yang sudah ditetapkan dalam RPJMD No.6/2021, salah satunya adalah sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Lebih dari 70 persen masyarakat Kukar, menurut Edi, bergantung pada sektor ini untuk penghidupan mereka. Kebijakan pembangunan yang pro-pertanian dinilai sebagai langkah tepat untuk pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi lokal.
“Mengapa itu ditetapkan, karena melihat dari data yang juga menunjukkan sekitar 70 sekian persen masyarakat Kukar berada di sektor pertanian dalam arti luas ini yang melatarbelakanginya,” lanjut Edi.
Pengakuan atas keberhasilan pembangunan sektor ini pun datang dari tingkat provinsi. Kukar tercatat menerima Panji Pembangunan di sektor pertanian hortikultura dan pangan selama tiga tahun berturut-turut.
“Sehingga Kabupaten Kukar 3 tahun berturut-turut mendapat Panji Pembangunan di bidang Sektor Pertanian yang Hortik dan juga Sektor Pangan, dan inilah salah satu indikator bahwa Program Pangan di Kukar berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Komitmen ini menunjukkan bahwa Pemkab Kukar menempatkan pertanian bukan sekadar sebagai subsektor ekonomi, melainkan sebagai kekuatan utama untuk menciptakan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
