jurnalmahakam, KUKAR – Sementara program Makanan Bergizi Gratis (MBG) banyak difokuskan pada pelajar, Kelurahan Melayu di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), justru mengalihkan perhatian ke kelompok rentan lainnya, yaitu ibu hamil dan menyusui.
“Kami lebih ke ibu hamil dan menyusui. Sebab, mereka punya peran penting juga, jadi perlu asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan hingga menyusui,” ujar Lurah Melayu, Aditiya Rakhman.
Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait anggaran. Tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk program tersebut. Sebagai solusi, Kelurahan Melayu menggandeng berbagai instansi terkait guna memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan.
Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
Program ini dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), yang kemudian menyalurkan bantuan ke PKK untuk diolah sesuai standar gizi yang ditetapkan Puskesmas.
“Kalau anggaran khusus memang tidak ada, tapi bantuan disalurkan melalui PKK. DPMPD mengelola kegiatan itu, lalu PKK yang memasak makanan sesuai standar gizi dari Puskesmas,” kata Aditiya.
Selain memasak, ibu-ibu PKK juga bertanggung jawab atas distribusi makanan. Makanan yang telah dikemas dengan standar gizi tertentu kemudian disalurkan melalui Posyandu, terutama bagi balita yang mengalami masalah gizi kurang atau gizi buruk.
Pendekatan ini sedikit berbeda dibandingkan dengan program MBG. Jika MBG lebih berfokus pada penyediaan makanan bergizi di sekolah-sekolah dengan badan khusus yang menanganinya, program di Kelurahan Melayu lebih menitikberatkan pada pemberian makanan tambahan untuk ibu dan anak di Posyandu.
“Kalau MBG kan langsung ke sekolah-sekolah. Setahu saya ada badan khusus yang menangani itu. Sementara kami di kelurahan menunggu instruksi dari dinas terkait. Jika dilibatkan, tentu kami akan menjalankan sesuai arahan,” tutup Aditiya. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
