jurnalmahakam.com, KUKAR – Upaya Pemerintah Desa Embalut untuk memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih terkendala birokrasi yang berbelit di tingkat kabupaten. Kepala Desa Embalut, Yahya, menyatakan sejumlah program ekonomi desa tersendat akibat lambatnya proses administrasi.
“Salah satu contohnya adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang sampai sekarang terhambat. Prosesnya begitu panjang dan belum ada kejelasan, bahkan ada kekhawatiran terkait penggunaan dananya,” ungkap Yahya.
Selain itu, Yahya menyoroti potensi usaha keramba ikan yang sebenarnya bisa menghasilkan Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan.
Namun, hingga kini program tersebut belum mendapat dukungan penuh dari pihak kecamatan.
“Saya melihat potensi usaha yang bisa dikembangkan melalui BUMDes, tapi dukungan dari pemangku kebijakan di tingkat lebih tinggi masih minim,” tambahnya.
Ia menilai dana desa seharusnya diarahkan pada kegiatan produktif, bukan hanya untuk belanja rutin yang tidak berdampak jangka panjang.
“BUMDes yang dikelola secara profesional bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa,” jelas Yahya.
Pemerintah Desa Embalut berencana mengajukan laporan resmi kepada pemerintah daerah agar kendala ini segera ditindaklanjuti, dan pengelolaan dana bisa lebih efisien serta bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin BUMDes ini benar-benar menjadi badan usaha yang bisa membangun ekonomi desa, bukan sekadar nama tanpa fungsi yang jelas,” tegas Yahya. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
