jurnalmahakam.com, KUKAR – Pembangunan posyandu di Kutai Kartanegara (Kukar) kini mengedepankan efisiensi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar memusatkan pembangunan di daerah padat penduduk yang telah memiliki lahan siap pakai.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi berdasarkan arahan prioritas dari Bupati.
“Misalnya bayi dan balitanya banyak, kemudian nanti yang padat penduduk seperti itu. Kemudian tersedia tanah, yang penting itu lahan. Kalau belum tersedia, meskipun banyak (kebutuhan), karena di anggaran pembangunan ini tidak ada pembebasan lahan,” jelas Arianto.
Lahan menjadi penentu utama. Karenanya, pemerintah desa dan masyarakat dilibatkan langsung untuk penyediaan lokasi pembangunan posyandu.
“Jadi ada kolaborasi pemerintah desa yang menyiapkan lahan, ada masyarakat yang menghibahkan lahan, itu yang kita prioritaskan, kita data untuk kita bangun,” ungkapnya.
DPMD Kukar juga memastikan bahwa posyandu yang dibangun mengacu pada standar teknis dari Dinas Kesehatan, agar fungsi layanan dasarnya tetap optimal.
“Tapi yang dibangun oleh DPMD itu posyandu yang kita standarisasi sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Ini kita memang programkan, bagaimana sudah ada di dalam RPJMD, optimalisasi dan revitalisasi posyandu,” tambah Arianto.
Dari total 799 posyandu yang ada, pembangunan difokuskan pada yang memiliki tingkat kunjungan tinggi.
“Untuk prioritas itu biasanya sasaran kunjungan posyandu yang banyak,” tutupnya. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
