jurnalmahakam.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa program percepatan penanganan stunting tetap menjadi prioritas utama meski tengah melaksanakan efisiensi anggaran pada 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyatakan bahwa efisiensi hanya dilakukan pada pos belanja tertentu, tidak menyentuh anggaran untuk program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi dilakukan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, khususnya untuk perjalanan dinas dan alat tulis kantor. Tapi untuk program stunting, pendidikan, dan kesehatan, anggarannya tidak boleh dipotong,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program stunting di Kukar telah menunjukkan hasil menggembirakan sejak 2024, berkat peran aktif kepala desa, camat, hingga pejabat daerah melalui skema orang tua asuh anak stunting.
“Keberhasilan penanganan stunting tidak lepas dari partisipasi lintas sektor, mulai dari ASN hingga pemerintah desa. Ini program gotong royong yang harus terus dijaga,” katanya.
Langkah Pemkab Kukar sejalan dengan pendekatan reformasi birokrasi tematik yang menekankan efektivitas belanja publik untuk program strategis.
“Reformasi birokrasi tematik mendorong agar anggaran benar-benar menyasar isu-isu penting seperti kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Ini menyangkut masa depan generasi kita,” ujar Sunggono.
Ia berharap seluruh OPD tetap menjaga fokus pada program prioritas, sembari menerapkan efisiensi di sektor pendukung agar pengelolaan keuangan tetap sehat dan berdaya guna. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
