Jurnalmahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Peristiwa penyerangan terhadap Kepala Desa Muara Muntai Ilir pada Minggu (8/6/2025) menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan sikap tegas terhadap insiden kekerasan tersebut. Organisasi ini menyebut tindakan itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi dan ancaman terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis Kamis (12/6/2025), Ketua PPDI Kukar, Heriansyah, mengecam keras tindakan kekerasan yang menimpa Kepala Desa Muara Muntai Ilir. Menurutnya, insiden ini tidak hanya mencederai korban secara fisik dan mental, namun juga mencoreng martabat seluruh aparat desa yang mengemban amanah negara di tingkat paling bawah.
“Kami sangat mengecam tindakan kekerasan ini, karena jelas mencederai aparat desa yang sedang menjalankan tugasnya,” tegas Heriansyah.
Ia menilai, apabila peristiwa seperti ini dibiarkan tanpa penanganan yang adil dan tegas, maka akan menjadi preseden buruk dalam upaya perlindungan hukum terhadap perangkat desa. Menurutnya, kepala desa dan perangkatnya adalah bagian penting dari sistem pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga keselamatan mereka harus dijamin sepenuhnya oleh negara.
“Kekerasan terhadap aparatur pemerintah desa adalah bentuk pelecehan terhadap sistem pemerintahan itu sendiri,” ujarnya dengan nada prihatin.
PPDI Kukar juga mendorong agar aparat penegak hukum segera bergerak cepat mengusut kasus tersebut. Mereka meminta agar proses hukum berjalan secara profesional dan transparan, serta pelaku bisa dihukum seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pelaku masih berkeliaran dan ini sangat mengganggu rasa aman masyarakat desa,” lanjut Heriansyah.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa lambannya penanganan kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, ia menyerukan agar pihak berwenang menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan keadilan demi melindungi warga desa dari aksi premanisme.
“Jangan sampai kasus ini dibiarkan berlarut-larut. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan premanisme,” ungkapnya tegas.
Di tengah situasi ini, PPDI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Ia mengingatkan agar proses penyelesaian kasus ini dipercayakan kepada aparat hukum yang berwenang.
“Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri, dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada penegak hukum,” tambahnya.
Selain itu, organisasi ini juga menekankan pentingnya peningkatan perlindungan terhadap para kepala desa dan perangkatnya di seluruh wilayah Kukar. Mereka berharap, dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Perangkat desa adalah garda terdepan pelayanan, maka jaminan keamanan dalam menjalankan tugas adalah hak yang mutlak mereka miliki,” ujarnya lagi.
Tak lupa, dukungan moral juga diberikan kepada Kepala Desa Muara Muntai Ilir yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Heriansyah menyatakan bahwa PPDI Kukar akan terus mendampingi dan memberikan semangat agar yang bersangkutan tetap kuat menjalankan amanah meski berada dalam tekanan.
“Kami akan terus berdiri bersama beliau, karena ini bukan hanya tentang satu kepala desa, tapi juga menyangkut harga diri seluruh perangkat desa,” pungkasnya. (*)
