Jurnalmahakam.com, SAMARINDA – Persoalan rusaknya sejumlah kendaraan milik masyarakat usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU di Samarinda memicu kemarahan kalangan legislatif. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan kritik keras terhadap PT Pertamina Patra Niaga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (9/4/2025), sekitar pukul 16.30 WITA.
Rapat ini digelar sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang mengalami kerusakan kendaraan—baik roda dua maupun roda empat—diduga akibat kualitas BBM yang tidak sesuai standar. Dalam forum resmi yang dihadiri perwakilan Pertamina Patra Niaga dan saksi dari kalangan ojek online (ojol), Husni secara tegas menyebut kejadian ini bukan peristiwa kebetulan atau anomali.
“Bapak/Ibu Pertamina yang hadir hari ini, kasus yang beredar saat ini bukan anomali, tetapi kelalaian. Karena kalau anomali itu tidak sengaja,” tegas politisi Partai Golkar ini di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, istilah “anomali” justru menyesatkan. Ia menilai, ada indikasi keteledoran dalam rantai distribusi BBM yang mengakibatkan kerugian langsung kepada konsumen. “Kalau ini dikatakan anomali, seolah-olah kita mau memaklumi. Padahal, masyarakat sudah dirugikan,” tambahnya.
Salah satu saksi dari kalangan ojol dalam forum tersebut membenarkan bahwa setelah mengisi BBM di SPBU tertentu, kendaraannya mengalami gangguan serius pada sistem mesin. Tak sedikit rekan sesama pengemudi ojek online juga mengalami nasib serupa.
Husni menekankan pentingnya tanggung jawab dari pihak Pertamina Patra Niaga. Ia mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap masyarakat yang menjadi korban.
“Pertamina tidak bisa lepas tangan. Ini menyangkut kepercayaan publik dan keselamatan konsumen. Kalau kualitas BBM tidak dijamin, ini bisa merusak sistem distribusi energi kita,” katanya.
Meskipun suasana rapat berlangsung kondusif, ketegangan sempat terasa saat beberapa anggota DPRD menyampaikan kritik tajam. Namun, perwakilan Pertamina Patra Niaga yang hadir dalam rapat menyatakan akan melakukan evaluasi internal dan menelusuri rantai distribusi BBM untuk menemukan sumber masalah.
Hingga berita ini ditulis, RDP masih berlangsung. Pihak DPRD Kaltim berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan adanya mekanisme kompensasi atau perbaikan terhadap kendaraan warga yang terdampak. (*)
