Jurnalmahakam.com, SAMARINDA – Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkaji bentuk ideal kewenangan penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam seminar yang digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Senin (24/2/2025).
Diskusi ini menyoroti pentingnya keseimbangan kewenangan antara lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan.
Ketua Panitia Seminar, Ulil Amri S.H., M.H., yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengungkapkan bahwa dalam Rancangan KUHAP terdapat beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan.
“Dalam kajian ini, kami menemukan bahwa proses penyidikan tidak boleh menjadi ajang tarik menarik kewenangan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, persoalan teknis, seperti pelimpahan tahap dua dan penuntutan, harus disikapi dengan solusi konstruktif agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ulil menekankan bahwa masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan KUHAP agar diakomodir.
Sementara itu, Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Universitas Mulawarman, Dr. La Syarifudin S.H., M.H., menyoroti pentingnya transparansi dalam penyusunan Rancangan KUHAP.
“DPR tidak boleh menyembunyikan draf Rancangan KUHAP. Harus ada diskusi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan, mengingat aturan ini menyangkut kepentingan seluruh warga negara,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan sistem peradilan bukan soal pengalihan kewenangan, melainkan peningkatan kualitas sub-sistem, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
“Jangan sampai ada pengamputasian kewenangan antar lembaga. Yang perlu diperbaiki adalah sub-sistemnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun kelembagaan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rini Apriani S.H., M.H., mengingatkan agar kewenangan institusi dalam Rancangan KUHAP tidak saling mereduksi.
“Kewenangan masing-masing institusi harus dipikirkan dengan matang agar pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih. Jika tidak diperjelas, hal ini justru dapat menghambat penegakan hukum,” ujarnya.
Seminar ini menjadi ajang diskusi akademik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan Rancangan KUHAP yang lebih ideal dan sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan di Indonesia. (*)
