Jurnalmahakam.com, TENGGARONG – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan sengketa Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi. Dengan putusan ini, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji yang diusung Partai Golkar dipastikan melenggang ke kursi kepemimpinan Kalimantan Timur tanpa hambatan hukum lebih lanjut.
Keputusan ini dibacakan dalam sidang pleno MK yang digelar pada Rabu (5/2/2025) di Jakarta. Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan Isran-Hadi tidak memenuhi syarat formil dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, gugatan tersebut tidak dapat diterima, sekaligus mengakhiri segala upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat.
Menurut putusan MK, salah satu alasan utama penolakan adalah tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara yang dapat dijadikan dasar gugatan sengketa hasil pemilihan. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji memperoleh kemenangan dengan selisih suara yang cukup jauh dari pasangan Isran-Hadi.
Selain itu, MK menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tim Isran-Hadi tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan demikian, tidak ada dasar hukum bagi MK untuk membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kaltim.
Menanggapi putusan MK, Muhammad Husni Fachruddin, perwakilan dari tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, menyatakan bahwa keputusan ini mencerminkan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.
“Putusan ini menegaskan bahwa proses demokrasi di Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik dan transparan. Kami menghargai langkah hukum yang ditempuh oleh Isran-Hadi, namun sekarang saatnya semua pihak bersatu untuk membangun Kaltim ke depan,” ujar Husni Fachruddin, yang akrab disapa Ayub.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pendukung pasangan calon yang sebelumnya berkompetisi untuk bersama-sama mendukung kepemimpinan yang baru demi kemajuan Kaltim.
“Kaltim memiliki potensi besar, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini saatnya kita fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dengan ditolaknya gugatan di MK, tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPU Kaltim. Setelah itu, DPRD Kaltim dijadwalkan menggelar sidang paripurna pada Jumat (7/2/2025) untuk secara resmi menetapkan keduanya sebagai pemimpin baru Kalimantan Timur.
Sementara itu, jadwal pelantikan masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan informasi yang beredar, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilakukan serentak sekitar 20 Februari 2025 di Jakarta.
“Kami masih menunggu kepastian dari Kemendagri, tetapi kemungkinan besar pelantikan akan berlangsung pada pertengahan Februari,” ujar Ayub.
Setelah resmi memenangkan Pilgub Kaltim, Partai Golkar akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Sabtu (8/2/2025) di Jakarta. Rudy Mas’ud sebagai gubernur terpilih dijadwalkan hadir dalam acara tersebut untuk membahas arah kebijakan politik Golkar ke depan, terutama dalam menyongsong perannya sebagai partai penguasa di Kaltim.
Rakernas ini juga akan menjadi ajang konsolidasi bagi Golkar untuk memperkuat posisi politiknya di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai agenda pembangunan di Kaltim yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena proyek IKN.
“Kemenangan di Pilgub Kaltim adalah amanah besar. Kami ingin memastikan bahwa kepemimpinan baru ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ayub.
Dengan keputusan MK yang menolak gugatan Isran-Hadi, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji kini tinggal selangkah lagi menuju pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Semua pihak diharapkan dapat menerima hasil ini dengan lapang dada dan bersatu membangun Kalimantan Timur sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.
