Jurnalmahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Nasrun, menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah/2025 akan sepenuhnya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa di seluruh Indonesia.
“Untuk penetapan awal Ramadan 2025, sudah pasti kami mengikuti keputusan pemerintah pusat,” ujar Nasrun pada Jumat (24/1/2025).
Nasrun menjelaskan bahwa penetapan awal Ramadan didasarkan pada pengamatan peredaran bulan yang dilakukan setiap tahun. Proses ini menggunakan metode Rukyatul Hilal, yaitu pengamatan langsung terhadap posisi bulan sabit muda pada akhir bulan Sya’ban.
“Kegiatan Rukyatul Hilal ini dilaksanakan oleh Kemenag di tingkat daerah, kemudian hasilnya dilaporkan secara berjenjang ke Kemenag pusat. Pengumuman resmi 1 Ramadan akan disampaikan secara nasional melalui media, termasuk televisi,” jelasnya.
Metode Rukyatul Hilal memastikan bahwa awal Ramadan hanya ditetapkan jika hilal terlihat dan ketinggiannya mencapai lebih dari 2 derajat di atas cakrawala. Jika ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka pengamatan akan dilanjutkan hingga keesokan harinya.
“Metode ini adalah langkah yang akurat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak ada keraguan dalam menentukan waktu ibadah puasa,” tambah Nasrun.
H. Nasrun juga mengimbau masyarakat Muslim di Kutai Kartanegara untuk mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait penetapan awal Ramadan. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga persatuan dan keseragaman dalam menjalankan ibadah.
“Kami berharap umat Islam di Kukar dapat menunggu dan mematuhi pengumuman resmi pemerintah. Hal ini bukan hanya untuk keseragaman, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan agama dan negara,” tegasnya.
