Jurnalmahakam.com, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH), melontarkan kritik keras terhadap sistem penagihan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dinilai membebani keuangan daerah dan tidak berbasis data riil. Dalam pernyataannya, AH menyebut mekanisme estimasi kelahiran bayi yang digunakan BPJS sebagai dasar penagihan iuran sangat spekulatif dan merugikan.
“BPJS Kesehatan menggunakan estimasi kelahiran bayi sebagai acuan penagihan. Namun, bayi-bayi tersebut belum tentu lahir, sehingga daerah harus menanggung beban finansial yang sebenarnya tidak ada,” tegas AH saat ditemui di Balai Kota Samarinda, Senin (20/1/2025).
Sistem estimasi ini, menurut AH, telah menyebabkan utang keuangan yang signifikan. Pada tahun 2024, Pemkot Samarinda harus mengalokasikan Rp17 miliar untuk melunasi utang BPJS Kesehatan, yang kemudian dibebankan ke APBD 2025 karena kurangnya anggaran di tahun berjalan.
“Utang ini mengganggu fokus kami dalam menjalankan program prioritas. Kami terpaksa terus menyesuaikan strategi anggaran demi menutupi pengeluaran yang tidak terduga,” ujarnya.
AH juga mengkritik kewenangan BPJS melaporkan keterlambatan pembayaran iuran ke Kementerian Keuangan, yang bisa berdampak pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya, tindakan ini menambah tekanan terhadap daerah yang sudah memiliki keterbatasan fiskal.
“Pendekatan seperti ini justru menekan daerah. Seharusnya BPJS lebih proaktif menggandeng pemerintah daerah mencari solusi bersama, bukan menciptakan tekanan tambahan,” tambah AH.
Selain BPJS Kesehatan, Pemkot Samarinda juga menghadapi tantangan dari sistem iuran BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya kewajiban membayar 5 persen dari total kesejahteraan pegawai, termasuk gaji dan tunjangan, dinilai semakin mempersempit ruang fiskal daerah.
“Kenaikan kesejahteraan pegawai otomatis meningkatkan iuran BPJS. Ini membuat anggaran pembangunan daerah semakin terbatas,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, AH berencana membawa isu ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah IV. Pemkot Samarinda juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri guna mencari solusi yang adil dan transparan.
Sebagai alternatif, AH mengusulkan agar penagihan BPJS dilakukan berdasarkan data riil di akhir tahun, bukan estimasi. Pendekatan ini dinilai lebih akurat dan membantu pemerintah daerah menyusun anggaran tanpa kekhawatiran terhadap utang yang tiba-tiba muncul.
“Jika berbasis data riil, kami bisa mengelola anggaran dengan lebih baik, dan daerah tidak lagi dirugikan oleh sistem yang tidak akuntabel,” pungkasnya.
