jurnalmahakam.com, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berinovasi dalam memperluas inklusi keuangan berbasis desa. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kaltim-Kaltara, dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pedesaan.
Pertemuan lintas sektor tersebut digelar di Kantor OJK Kaltim-Kaltara pada Rabu (11/6/2025). Dalam forum ini, Kukar menegaskan komitmennya untuk tidak hanya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tetapi juga mengakselerasi ekonomi desa melalui program inklusif yang konkret.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, hadir dan memberikan pandangan pentingnya kerja lintas sektor dalam memperkuat ekosistem keuangan yang ramah bagi masyarakat desa.
“Pemda melalui TPAKD terus komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sunggono menyoroti sejumlah program unggulan seperti Kredit Kukar Idaman (KPMR), EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, AUTP, dan LIK Syariah sebagai instrumen yang telah disiapkan untuk membangun pemahaman keuangan yang inklusif.
Dua desa di Kukar, yakni Tanjung Limau (Muara Badak) dan Manunggal Jaya (Tenggarong Seberang), dijadikan pilot project inklusi keuangan.
Pemkab Kukar juga siap membuka akses data dan informasi strategis untuk mendukung pelaksanaan program-program ini.
“Pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi terkait desa-desa tersebut untuk mendukung program pengembangan ekonomi,” tambahnya.
Selain potensi, tantangan di tiap desa juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan.
Infrastruktur layanan perbankan dan edukasi keuangan menjadi aspek penting yang turut dibahas dalam rapat tersebut.
Langkah ini sejalan dengan visi Kukar Idaman dalam membangun pemerataan ekonomi dari desa hingga kota. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
