jurnalmahakam.com, KUKAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam menetapkan prioritas pembangunan Posyandu demi memastikan program sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa usulan dari desa dan rekomendasi camat menjadi dasar utama dalam melakukan verifikasi agar pembangunan Posyandu benar-benar tepat sasaran.
“Usulan dari desa dan rekomendasi camat menjadi dasar kami dalam melakukan verifikasi. Ini penting agar pembangunan Posyandu sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan yang dilakukan DPMD mengedepankan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat kabupaten dengan kebutuhan aktual di lapangan, melalui pengumpulan data melalui survei dan laporan desa secara intensif.
“Kita memang programkan ini di RPJMD, tapi pelaksanaannya tetap fleksibel mengikuti kebutuhan lapangan,” jelas Arianto.
Pembangunan Posyandu akan diprioritaskan pada desa yang memiliki jumlah balita dan ibu hamil tinggi serta tingkat kepadatan penduduk yang signifikan. Evaluasi teknis dan administratif ketat dilakukan demi penggunaan anggaran yang efektif.
“Revitalisasi Posyandu harus berbasis fungsi. Bukan hanya membangun fisik, tetapi memastikan fasilitas itu aktif melayani masyarakat,” tegas Arianto.
Melalui keterlibatan desa sejak tahap awal perencanaan, DPMD berharap Posyandu mampu memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kesehatan masyarakat desa serta memperkuat pelayanan kesehatan dasar di Kukar. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
