jurnalmahakam.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menguatkan strategi penanganan stunting dengan memanfaatkan data keluarga berisiko stunting (KRS) dari BKKBN Kaltim sebagai landasan utama intervensi. Data ini menjadi instrumen penting dalam memastikan program penanganan lebih tepat sasaran.
Penyerahan data secara resmi dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada 12 OPD, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Ketahanan Pangan.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, menegaskan bahwa data KRS harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar arsip.
“Data ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program yang efektif,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyatakan bahwa OPD harus segera memanfaatkan data tersebut untuk mengeksekusi kebijakan penurunan stunting.
“Data yang telah diterima ini harus segera dipelajari dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Jangan hanya mengandalkan angka di atas kertas, tetapi pastikan data ini benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” tegasnya.
Sunggono juga menekankan bahwa Pemkab Kukar mengusung konsep New Zero Stunting, yaitu pendekatan pencegahan sebelum kasus muncul, bukan sekadar penanganan setelah kejadian.
Dengan strategi berbasis data ini, Pemkab Kukar berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen membangun generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. (Adv Diskominfo Kukar/yh)
