Jurnalmahakam.com, JAKARTA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja DPRD mengusulkan agar Pemprov Kaltim dan Perusda Melati Bhakti Satya memberikan potongan harga khusus bagi warga yang memiliki KTP Kaltim saat menginap di Hotel Pandurata, Jakarta, serta di Badan Penghubung Kaltim.
Ketua Pansus Rencana Kerja DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, dalam rapat kerja bersama Biro Perekonomian Pemprov Kaltim dan Badan Penghubung Kaltim di Jakarta pada Rabu (19/2), menekankan bahwa sebagai aset milik Pemprov Kaltim, Hotel Pandurata tidak seharusnya menerapkan tarif umum bagi warga Kaltim.
“Hotel Pandurata itu hotel milik Pemprov Kaltim yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sekarang ini, harga kamar diberlakukan tarif umum, kami meminta ada diskon khusus bagi warga Kaltim. Begitu juga untuk kamar di Badan Penghubung Kaltim, kami meminta ada kebijakan serupa,” jelas Sarkowi.
Menurutnya, meskipun aset Pemprov Kaltim seperti Hotel Pandurata dan fasilitas di Badan Penghubung harus dikelola secara profesional, fungsinya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kaltim tetap harus diperhatikan. Ia mencontohkan bahwa potongan harga yang diberikan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan penginapan di Jakarta.
“Misalnya, harga kamar di Hotel Pandurata Rp700 ribu per malam, jika ada diskon hingga Rp400 ribu tentu sangat membantu. Begitu juga kamar di Badan Penghubung Kaltim, jika bisa Rp200 ribu per malam, itu juga cukup berarti bagi masyarakat Kaltim yang bepergian ke Jakarta,” lanjut politisi Fraksi Golkar ini.
Usulan ini turut mendapat dukungan dari anggota Pansus lainnya, di antaranya Muhammad Darlis Pattalongi (PAN) selaku Wakil Ketua Pansus, serta anggota Pansus Laode Nasir (PKS), Husni Fakhrudin dan Budianto Bulang (Golkar), serta Arfan (Nasdem). Mereka meminta agar persentase diskon yang diberikan dikaji dengan matang agar tetap memberikan manfaat tanpa mengganggu operasional hotel.
“Berapa persentase yang tepat, silakan dikaji. Yang jelas, jangan samakan tarif bagi masyarakat Kaltim dengan tarif umum,” tegas Sarkowi.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltim, Iwan Darmawan, dan Kepala Badan Penghubung Kaltim, Andrie Lesmana Saturninus, menyambut baik usulan tersebut. Mereka memastikan akan segera melakukan koordinasi internal untuk membahas kemungkinan penerapan diskon bagi warga Kaltim.
“Prinsipnya, kami setuju dengan usulan ini. Kami hanya perlu melakukan pembahasan internal lebih lanjut,” ujar Iwan dan Andrie.
Hal yang sama juga disampaikan Direktur Utama Perusda Melati Bhakti Satya, Aji Abidharta Hakim. Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh usulan tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan pihak Hotel Pandurata, mengingat saat ini pihaknya tengah melakukan audit terhadap performa keuangan hotel setelah 10 tahun kerja sama dan bersiap memasuki tahap kerja sama kedua.
“Prinsipnya, kami setuju dengan usulan ini. Kami segera akan membahasnya lebih lanjut dengan pihak hotel,” ungkap Abi di sela-sela acara serah terima jabatan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Kamis (20/2). (*)
