Jurnalmahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Relokasi Pasar Tangga Arung tetap berlanjut pada tahun 2025, namun di lapangan masih terlihat sejumlah pedagang yang enggan membongkar petaknya secara mandiri. Beberapa pedagang mengaku belum mendapatkan petak pengganti, meskipun memiliki Surat Hak Pakai Berusaha dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
Salah satu pedagang, Suid Saidi, menyampaikan bahwa ia dan enam pedagang lainnya yang memiliki surat resmi belum masuk dalam daftar penerima petak baru di pasar tersebut.
“Saya punya petak di Pasar Tangga Arung dan yang sejajar ini ada tujuh orang yang tak dapat ganti atau masuk data. Dan kami memiliki surat asli terhadap penggunaan petak tersebut,” ujar Suid Saidi saat ditemui di Tenggarong, Minggu (9/2/2025).
Ia menambahkan bahwa dalam proses pembagian petak baru, ada indikasi ketidaksesuaian dalam pendataan, yang diduga melibatkan oknum tertentu. Akibatnya, beberapa pedagang lama tidak masuk dalam daftar penerima petak baru yang didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar.
Suid Saidi dan beberapa pedagang lain telah berupaya meminta kejelasan kepada pemerintah daerah, namun urusan mereka kerap dialihkan ke pihak lain tanpa kepastian. Untuk menghadapi permasalahan ini, para pedagang yang belum mendapatkan petak akhirnya menggunakan jasa kuasa hukum agar mendapatkan kepastian hukum terkait hak mereka.
“Dari penjelasan pemerintah daerah melalui Plt Kepala Disperindag Kukar, terlalu banyak permohonan baru terhadap petak pasar yang baru,” ungkapnya.
Menurutnya, jika pemerintah mengakomodasi permohonan baru, seharusnya pedagang lama tidak diabaikan dan tetap mendapatkan hak mereka. Oleh karena itu, mereka akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sama dengan pedagang lainnya.
“Kami terus menuntut hal ini hingga clear. Supaya pegawai atau oknum yang bermain itu segera taubat bahwa yang dilakukannya itu tak benar,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fhatullah, menegaskan bahwa seluruh pedagang sudah didata dengan jumlah total 703 pedagang. Ia menjelaskan bahwa beberapa petak yang belum dibongkar nantinya akan dibongkar oleh kontraktor, sementara pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tengah berproses dalam pelelangan proyek pembangunan lanjutan pasar tersebut.
“Saat ini tengah proses lelang, kemungkinan sebentar lagi dilanjutkan pembangunannya dan 2025 ini dipastikan rampung,” terang Sayid Fhatullah.
Dengan adanya relokasi ini, pemerintah berharap agar pasar dapat lebih tertata dengan baik, memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli, serta meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah Kutai Kartanegara. Namun, penyelesaian terkait hak pedagang lama masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. (ari/nr)
