jurnalmahakam.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti video conference (vicon) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah, pada Sabtu (30/8/2025) sore.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Monginsidi, Tenggarong, berlangsung dari pukul 16.30 hingga 17.10 WITA. Sebanyak 20 peserta hadir, di antaranya Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, SIK., SH., MH, perwakilan Kodim 0906/Kukar, Kajari Kukar Tengku Firdaus, SH., MH, serta jajaran instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan agar pemerintah daerah dan Forkopimda selalu siaga dalam menjaga stabilitas keamanan. Ada lima langkah strategis yang ditekankan, yakni menunda kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan isu negatif, menghindari pernyataan provokatif, memperkuat program pro-rakyat seperti pasar murah, serta meningkatkan komunikasi dengan tokoh masyarakat. Tito juga menegaskan agar aparat keamanan proaktif menjaga stabilitas dengan pendekatan humanis sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan tanpa gesekan.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menanggapi langsung arahan tersebut dengan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana aksi unjuk rasa di DPRD Kukar pada 1 September 2025. “Kami harap Polres, Kodim, Satpol PP, serta seluruh pihak dapat bersinergi menjaga keamanan dan mencegah adanya potensi penyusupan pihak luar,” tegasnya.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar juga memberikan pernyataan mengenai kesiapan pihak kepolisian. Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Kukar agar respons terhadap aspirasi massa dilakukan secara terbuka, persuasif, dan humanis. Sementara itu, Kajari Kukar Tengku Firdaus mengusulkan agar pengamanan melibatkan personel Polwan di garis depan. Kehadiran Polwan dinilai mampu meredam ketegangan dan mengurangi risiko benturan dengan massa aksi.
Dari sisi intelijen, Gaswil BIN Kukar Arganta Putra mengingatkan adanya potensi penyusup yang mencoba memanfaatkan momentum aksi untuk kepentingan tertentu. Sementara Kaban Kesbangpol Kukar, Rinda Destianti, menyampaikan bahwa isu yang kemungkinan besar akan diangkat dalam unjuk rasa adalah krisis pendidikan di Kukar dan juga dampak kebijakan nasional.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan diskusi internal Forkopimda Kukar. Hingga akhir kegiatan, situasi berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Kesigapan Forkopimda menjadi sinyal bahwa Kukar berupaya keras menghadirkan suasana damai menjelang aksi unjuk rasa yang telah dijadwalkan. (vn)
