jurnalmahakam.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas melalui kegiatan Business Matching pembiayaan dan literasi keuangan. Upaya tersebut diwujudkan dalam acara Bima Etam Seri 6 Goes to Kutai Kartanegara yang digelar di Pendopo Odah Etam, Jalan Mulawarman, Tenggarong, pada Kamis (28/8/2025).
Acara kolaboratif ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Kukar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia. Sejumlah lembaga perbankan dan jasa keuangan juga turut serta, di antaranya Bankaltimtara, Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan Pegadaian. Mereka tidak hanya menghadirkan perwakilan, tetapi juga membuka booth layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan OJK checking maupun pembukaan tabungan baru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forkopimcam, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), serta unsur lembaga keuangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya memperkuat akses pembiayaan UMKM sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan perbankan sangat vital dalam mendorong UMKM tumbuh lebih besar dan berdaya saing.
“Melalui kegiatan ini, pelaku usaha kecil dapat berinteraksi langsung dengan perbankan, tidak hanya untuk memperoleh modal, tetapi juga untuk mengenal berbagai layanan seperti QRIS, mobile banking, dan fasilitas keuangan lain yang bisa menunjang perkembangan usaha,” ujar Aulia.
Lebih lanjut, Bupati Aulia menyampaikan bahwa Pemkab Kukar terus memperluas program pembiayaan inklusif. Salah satunya melalui eskalasi Kredit Kukar Idaman yang sebelumnya hanya maksimal Rp50 juta, kini ditingkatkan hingga Rp500 juta tanpa bunga.
“Kredit Kukar Idaman sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 1.700 debitur dengan nilai penyaluran lebih dari Rp36 miliar, dengan tingkat kredit macet di bawah 3 persen. Dengan plafon baru, kami berharap tetap bisa menjaga risiko kredit rendah,” tegasnya.
Selain fokus pada pembiayaan, Aulia juga menyinggung kebijakan pemangkasan dana transfer daerah yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 29 Tahun 2025. Pemangkasan tersebut membuat Kukar hanya menerima Rp1,5 triliun dari total hak Rp3 triliun. Untuk mengantisipasi dampaknya, Pemkab Kukar melakukan efisiensi belanja, termasuk perjalanan dinas dan biaya rapat, namun tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sementara itu, perwakilan OJK Kaltimtara, Adi Setyo, memberikan edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan. Ia menekankan perlunya masyarakat memahami SLIK/OJK-Checking, mengelola keuangan pribadi dan usaha dengan bijak, serta mewaspadai investasi ilegal.
“Kami berharap informasi ini bisa dibagikan kepada keluarga maupun lingkungan sekitar, agar masyarakat lebih melek keuangan sejak dini,” jelas Adi.
Kegiatan Bima Etam Seri 6 ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi UMKM di Kutai Kartanegara untuk memperluas jaringan usaha, mulai dari level lokal, regional, nasional, hingga membuka peluang menuju pasar ekspor. Pemerintah daerah optimistis, dengan sinergi bersama lembaga keuangan, UMKM di Kukar dapat tumbuh semakin mandiri dan berdaya saing. (vn)
