jurnalmahakam.com, Jakarta — Untuk memperkuat komunikasi dan sinergi, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak. Audiensi yang digelar di Jakarta pada Selasa (5/8/2025) itu turut dihadiri staf ahli Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen Dendi Suryadi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan harapannya agar PWI dapat membantu BP Haji dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hendry, keberadaan BP Haji yang baru berdiri perlu diperkenalkan secara luas, termasuk mengenai organisasi, tugas pokok, hingga program kerja.
“Masalah haji sangat menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, PWI siap memberikan dukungan untuk membantu menyampaikan informasi yang benar dan akurat,” ujar Hendry.
Hendry juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai posisi BP Haji, terlebih lembaga tersebut akan menjadi penyelenggara musim haji 2026. Ia menilai, keterlibatan PWI dengan jaringan luas hingga ke seluruh provinsi di Indonesia bisa menjadi salah satu sarana penting untuk mengedukasi masyarakat.
Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji mencakup banyak dimensi, tidak hanya soal pelaksanaan ibadah, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak.
“Sebagai lembaga baru banyak yang belum tahu apa itu BP Haji,” jelas Dahnil.
Ia menambahkan, salah satu miskonsepsi yang kerap muncul di masyarakat adalah soal anggaran.
“Soal anggaran saja, dianggap kami ini menggunakan dana haji yang dikumpulkan ummat, padahal kami sepenuhnya dibiayai APBN. Dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami tidak terlibat sama sekali, soal uang, hanya pelaksanaan dengan semua aspeknya,” tegasnya.
Audiensi tersebut juga dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat, antara lain Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, serta Humas PWI Pusat Edi Kuswanto.
Hendry dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa PWI, dengan jumlah anggota sekitar 30.000 wartawan yang tersebar di seluruh provinsi, dapat membantu edukasi masyarakat dengan berbagai cara. Bentuk kegiatan yang mungkin dilakukan antara lain sosialisasi, forum diskusi kelompok terarah (FGD), dan kegiatan serupa di provinsi tertentu dengan melibatkan narasumber dari BP Haji, media, serta wartawan.
“Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji,” kata Dahnil.
Hendry juga menyampaikan bahwa apabila nantinya akan dibuat nota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dengan PWI Pusat, maka langkah itu sebaiknya dilakukan setelah Kongres Persatuan Wartawan Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus mendatang. Hal itu bertujuan agar program kerja antara kedua pihak bisa lebih terstruktur dan berkesinambungan.
“Dengan begitu, langkah-langkah yang dijalankan akan memiliki kesinambungan, bukan sekadar kegiatan sesaat,” jelas Hendry.
Audiensi ini menjadi salah satu titik awal penting bagi BP Haji dan PWI Pusat dalam membangun komunikasi yang produktif. Keduanya sepakat bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai penyelenggaraan haji.
PWI sebagai organisasi wartawan dengan jaringan yang luas diharapkan dapat berperan strategis dalam menyebarkan informasi yang benar. Sementara BP Haji sebagai lembaga baru memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan haji, yang sejak lama menjadi isu penting bagi masyarakat Indonesia.
Dengan kolaborasi ini antara PWI dan BP Haji, publik diharapkan akan lebih memahami posisi BP Haji, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji tahun 2026. (VN)
