jurnalmahakam.com, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menghadapi tantangan fiskal serius di Semester I tahun 2025. Dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL) yang digelar pada Selasa (22/7/2025), Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah yang baru mencapai sekitar 30 persen dari target. Ia memperingatkan potensi defisit anggaran hingga Rp950 miliar.
RAKORDAL ini menjadi forum evaluasi penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aulia dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, Kepala BPS Kukar, kepala OPD, para camat, dan perwakilan instansi vertikal.
Dalam laporan awal, Sekda Kukar menyampaikan kritik terhadap ketidakhadiran beberapa OPD. “Kami mulai mencatat siapa yang hadir dan tidak hadir. Ini akan menjadi bahan evaluasi, terutama saat kegiatan yang melibatkan DPRD atau lintas sektor,” tegas Sunggono. OPD yang absen tanpa alasan jelas di antaranya Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Sementara itu, Kepala BPS Kukar menyampaikan data bahwa pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I 2025 hanya mencapai 2,17 persen, menurun drastis dibandingkan dengan 8,04 persen pada periode yang sama tahun lalu. Bahkan, bila dibandingkan dengan triwulan IV 2024, ekonomi Kukar mengalami kontraksi sebesar -3,13 persen. Struktur ekonomi Kukar masih didominasi sektor primer, yaitu pertambangan dan pertanian, dengan kontribusi mencapai 77,04 persen.
Bupati Aulia dalam arahannya menyampaikan keprihatinan atas kondisi keuangan daerah. Ia menyebut bahwa keterlambatan realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan terganggunya agenda pemerintahan di awal tahun. “Kita harus jujur. Saat ini, kita menghadapi potensi defisit hingga Rp950 miliar. Tapi saya pastikan, belanja publik dan janji politik tetap akan berjalan,” ujar Aulia.
Bupati meminta seluruh OPD segera menyusun kembali rencana kerja dan anggaran dengan asumsi pendapatan terbaru. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang tidak merugikan layanan publik. “Langkah penghematan harus berdampak dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tambahnya.
Untuk mengatasi tantangan fiskal, Bupati Aulia mengusulkan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut retribusi, bagi hasil, dan potensi sektor baru sebagai fokus utama. Target PAD kembali di atas Rp1 triliun menjadi prioritas, mengingat sebelumnya sempat turun ke kisaran Rp500 miliar.
Aulia juga mendorong OPD menyusun program prioritas berbasis tagging kebijakan, termasuk program dedikasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengendalian inflasi, bantuan sosial, hibah, dan pokok pikiran DPRD. Ia bahkan menginstruksikan pembentukan tim evaluasi kinerja yang profesional dan skema reward and punishment berbasis capaian, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Yang capai target harus diberi penghargaan. Yang gagal, harus diberi sanksi,” tegasnya.
RAKORDAL ditutup dengan seruan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan RKPD 2025 secara efektif dan akuntabel. “Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi dan komitmen penuh dari seluruh OPD adalah kunci agar RKPD 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkas Bupati. (vn)
