Jurnalmahakam.com, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat penting untuk menyesuaikan target dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rapat yang berlangsung pada Rabu, 22 Mei 2024, di kantor Bappeda Kukar di Tenggarong ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan, Saiful Bahri.
Rapat tersebut dihadiri oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi dan Bagian Ortal), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, Badan Riset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, dan PDAM Tirta Mahakam.
Saiful Bahri menyoroti bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan menjadi faktor pendorong utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Adanya Ibu Kota Nusantara akan memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Maka penyusunan RPJPD untuk 20 tahun ke depan bagi Kutai Kartanegara memiliki tantangan tersendiri dibanding daerah lain,” ucap Saiful Bahri.
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan perbedaan antara penyusunan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“RPJPD ini murni kebijakan, lebih berorientasi pada aspek demokratif. Penyusunan RPJMD lebih mudah karena sudah ada visi dan misi Kepala Daerah. Penyusunan RPJPD memerlukan pendekatan politik agar dapat menjadi acuan Kepala Daerah terpilih dalam penyusunan visi misinya dengan konsep berkesinambungan,” tuturnya.
Harapannya, data dan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD dapat memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“RPJPD inilah yang menjadi acuan calon Kepala Daerah dalam mencalonkan diri,” pungkasnya.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan masukan dari berbagai OPD agar RPJPD dapat disusun dengan lebih komprehensif dan realistis. Mengingat dampak signifikan dari pemindahan IKN terhadap wilayah sekitarnya, Bappeda Kukar berupaya memastikan bahwa setiap aspek pembangunan daerah dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan ini.
Keterlibatan OPD dalam rapat ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun strategi pembangunan jangka panjang yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan besar yang akan datang. Melalui sinergi antara OPD dan DPRD, diharapkan RPJPD ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(ADV/Diskominfo Kukar)
