jurnalmahakam.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Semester I Tahun 2025 dengan fokus utama pada evaluasi capaian program serta realisasi anggaran enam bulan pertama. Dalam kegiatan yang dilaksanakan medio Juli tersebut, perhatian publik dan internal pemerintah daerah turut tersita pada ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum resmi.
Dalam pembukaan rapat, pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kukar melaporkan data kehadiran OPD yang menjadi catatan penting. “Atas izin Pak Bupati, saya menyampaikan bahwa dari 58 OPD, terdapat beberapa kepala dinas yang tidak hadir tanpa keterangan jelas,” ujarnya. Ia secara khusus menyebut Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai OPD yang tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan. Ketidakhadiran Camat Marangkayu tanpa diwakili Sekcam juga turut disorot.
“Ini penting menjadi catatan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, apalagi jika berkaitan langsung dengan agenda DPRD,” tegasnya lagi.
Rakordal dilaksanakan dalam empat sesi utama. Paparan pertama disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyampaikan gambaran ekonomi Kukar. Tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I tahun 2025 hanya mencapai 2,17%, menurun drastis dari 8,04% pada triwulan I 2024. Bahkan dibandingkan triwulan IV 2024, terjadi kontraksi sebesar -3,13%. Struktur ekonomi Kukar masih didominasi sektor primer dengan kontribusi mencapai 77,04%.
Bappeda dan BPKAD kemudian melaporkan evaluasi pelaksanaan RKPD semester I, dengan angka realisasi pendapatan dan belanja daerah yang masih berkisar pada angka 30%. Hal ini menjadi sinyal penting akan perlunya percepatan implementasi program di semester berikutnya.
Sekretaris Daerah Kukar dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa dinamika daerah seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) turut mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemkab akan melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD. “Saat ini kita mengalami efisiensi atau defisit anggaran sebesar Rp950 miliar, namun kebutuhan masyarakat dan janji politik tetap akan kita prioritaskan,” tegasnya.
Bupati Kukar yang menutup kegiatan Rakordal memberikan arahan kepada seluruh OPD untuk lebih serius dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa Kukar tidak bisa terus bergantung pada Dana Bagi Hasil. “Harus ada upaya konkret meningkatkan retribusi, ekspor, dan geliat pariwisata lokal,” ujarnya.
Dengan target PAD kembali menyentuh angka di atas Rp1 triliun, Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan optimalisasi seluruh sektor ekonomi untuk memperkuat kemandirian fiskal ke depan. (vn)
